Usul Perbaikan SOP Penatausahaan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM pada DJPBN

Standar

Banyak sekali kegiatan peningkatan kapasitas SDM baik berupa Diklat, Workshop, Sosialisasi, Bimtek, Seminar dan sebagainya yang dilaksanakan pada unit DJPBN baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pihak lain. Namun yang sangat disayangkan, pengelolaan penatausahaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM belum terkoordinasi dengan baik. Memang tidak dipungkiri pihak Direktorat yang ada di Kantor Pusat DJPBN maupun unit vertikal dapat melaksanakan kegiatan tersebut secara mandiri dengan anggaran yang dimilki maupun bekerjasamana dengan pihak lainnya.

Saya mengamati Reformasi Birokrasi di unit keraja sebagai bentuk terbentuknya SDM yang profesional dalam bekerja dengan didukung kapasitas ilmu atau skill yang dimilki pegawai. Salah satu bentuk peningkatan ilmu/skill pegawai adalah kegiatan peningkatan kapasitas SDM baik yang dilaksanakan oleh organisasi maupun pribadi. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM ini sudah sering dilaksanakan namun sayangnya kurang tertata dalam pengelolaannya, sebagai contoh banyak kegiatan tersebut yang tidak ada dokumen formal bahwa pegawai telah mengikuti kegiatan tersebut (seperti sertifikat, namun karena kita bukan badan diklat hanya boleh menerbitkan surat keterangan aja). Adalagi standar Jamlat, Standar materi dan sebagainya termasuk proses publikasi.

Pegawai DJPBN mungkin sudah mengalaminya, sayang ingin langsung ke solusi yang mungkin dapat membantu walau hanya sedikit, sebagai berikut:

1. Dibuat SE Pengaturan tentang Tata Pengelolaan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM
2. Unit Kantor Pusat (Direktorat) maupun unit vertikal (Kanwil atau Kantor Pelayanan) dapat melaksanakan kegiatan tsb baik secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain dengan berkordinasi dengan Setditjen c.q. Bagian yang mengurusi Peningkatan Kapasitas SDM
3. Bagian yang mengurusi Kapasitas SDM akan membantu & membimbing terkait prosedur dan teknis pelaksanaan termasuk standarisasi serta penjadwalan dan pengumuman kegiatan sehingga terjadwal dengan rapih
4. Bagian yang mengurusi kapasitas SDM menggunakan aplikasi Teknologi Informasi sebagai membantu proses kerjanya

dengan alur tersebut diharapakan jadwal diklat dapat terpublikasi dengan luas dan mudah diketahui khalayak ramai, tidak mepet, tercatat dalam aplikasi, ada civil effect terhadap pola mutasi/promosi dsb serta sebagai data dalam mengambil kebijakan.

Semoga Ditjen Perbendaharaan lebih Jaya & Sukses setalah melakukan reformasi Organisasi dan SDM tentunya. Salam…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s