Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Standar
Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu:

  1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017
    tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
    Permenko 11 tahun 2017 KUR
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.05/2017
    tentang Tata cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat
    PMK 180 2017 Tata cara subsidi bunga KUR
Iklan

TALKSHOW: PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN UMKM

Standar

“UMKM mempunyai peran strategis dalam perekonomian nasional, jumlahnya yang mendominasi sebagian besar pelaku usaha menjadi penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi nasional”, demikian pernyataan Ari Wahyuni, Direktur Sistem Manajemen Investasi dalam laporannya sebagai panitia kegiatan acara Talkshow dengan tema “Peran Teknologi Informasi dalam Rangka Pemberdayaan UMKM”. Acara yang diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 2017 bertempat di Gedung Jusuf Anwar komplek Kementerian Keuangan dihadiri oleh para stakeholders yang terlibat dalam UMKM, diantaranya perwakilan dari Direktorat lingkup Ditjen Perbendaharaan, PIP, BP3TI, Perwakilan Kementerian/Lembaga terkait dan LKBB.

Dalam keynote speech-nya, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono menyatakan bahwa UMKM berperan penting dalam ekonomi Indonesia. Salah satu peran tersebut dibuktikan dengan ketahanannya dalam menggerakkan roda perekonomian nasional ketika kondisi krisis. Untuk mendukung perkembangan UMKM, pemerintah telah menggulirkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang layak dan produktif. Tetapi terdapat pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan dari aspek jaminan atau collateral, sehingga Pemerintah memberikan solusi melalui skema Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang mana hal tersebut sebagai komplemen dari KUR. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh ketidaksediaan akses masyarakat terhadap perbankan (financial inclusion), keterbatasan perbankan terkait pemberian pinjaman dengan plafon rendah, dan keterbatasan pelaku usaha mikro terkait dengan penyediaan jaminan sebagai salah satu syarat mendapatkan pinjaman dari perbankan. Sasaran dari Pembiayaan UMi adalah pelaku usaha mikro di Indonesia yang saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 40 juta dan kesulitan mengakses pembiayaan dari perbankan.

Acara talkshow tersebut menghadirkan beberapa narasumber, yaitu para pengusaha muda yang berkecimpung pada technology startups di Indonesia diantaranya Aria Widyanto (VP amartha.com), Benny Fajarai (founder Qlapa.com), Dias Satria (owner umkmjagoan.com) serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait dengan hal pengembangan teknologi informasi, Danny J Ismawan, Direktur Ekosistem BP3TI dari Kementerian Komunikasi dan informasi.

Pada kesempatan pertama, Aria Widyanto mempresentasikan amartha.com, salah satu leading financial technology (fintech) di Indonesia. Amartha.com bergerak di bidang Peer-to-Peer lending yang menyentuh usaha ultra mikro. Menurut Aria, sangat banyak masyarakat Indonesia yang tidak terjangkau oleh akses perbankan. Aria yang sebelumnya bankir di salah satu bank swasta mengungkapkan bahwa segmen tersebut terlalu mahal untuk dibiayai perbankan karena letaknya jauh di pelosok. Sementara itu, jumlah pinjaman pada segmen tersebut terlalu kecil sehingga tidak ekonomis untuk dikelola dibandingkan dengan pinjaman lainnya. Aria berpendapat perlu kenekatan dan idealisme untuk memberi pinjaman ke segmen tersebut.

Kenekatan dan idealisme juga menjadi modal bagi Benny Fajarai dalam mengembangkan Qlapa.com, situs market-place produk-produk hand-made dan craftingQlapa.com bermula dari keheranan Benny melihat rendahnya kesejahteraan pengrajin produk handmade. Padahal banyak turis berkunjung ke Indonesia untuk berburu produk-produk tersebut. Kecintaannya pada produk handmade menyebabkan Benny menemukan bahwa permasalahan utama pengembangan produk handmade adalah akses pasar para pengrajin sangat terbatas. Dengan kenekatan dan idealisme itu, Benny dan rekan-rekannya membangun Qlapa.com sebagai market place produk handmade untuk memutus panjangnya rantai pemasaran yang tidak menguntungkan pengrajin.

Prinsip kenekatan dan idealisme juga dianut oleh Dias Satria dalam mengembangkan umkmjagoan.com. Dosen Universitas Brawijaya ini prihatin kerentanan produk-produk lokal Malang dalam menghadapi serbuan produk dari luar daerah. Menurut Dias, UMKM memerlukan pendampingan agar produk-produk dapat dipasarkan dan bersaing dengan produk yang sudah eksis di pasar. Untuk menjalankan umkmjagoan.com, Dias bahkan membayar gaji pekerjanya dengan gaji dari hasilnya mengajar.

Ketiga startups tersebut hadir membantu UMKM melalui pemanfaatan teknologi. Danny J Wirawan menjelaskan Pemerintah berusaha keras untuk menghadirkan suatu ekosistem yang memungkinkan technology startups dapat berkembang di Indonesia. Menurut Danny, perkembangan teknologi dan informasi yang ada saat ini merupakan salah satu jalan bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas usaha. Pola belanja masyarakat saat ini yang mulai dominan bergeser kearah pembelanjaan onlineE-commerce merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM untuk memasarkan produknya ke pasar yang lebih luas selama konsumennya memiliki akses internet. Pemasaran melalui e-commerce membuat pelaku UMKM dapat langsung berkomunikasi dengan pembelinya, sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan memotong mata rantai distribusi yang selama ini terjadi di pasar konvensional.

Teknologi Informasi dapat menjadi sebuah alternatif bagi pengembangan UMKM di Indonesia. Qlapa.comamartha.com, dan umkmjagoan.commembuktikan bahwa teknologi informasi berperan strategis untuk menyediakan sarana pembiayaan, pendampingan dan jalur pemasaran yang selama ini menjadi sumber permasalahan bagi pengembangan UMKM di Indonesia. Tentunya, pemanfaatan TI tersebut juga harus didukung oleh infrastruktur yang memadai sehingga setiap orang dapat mengakses portal-portal startups dan memanfaatkan untuk pengembangan usaha mereka. Pengalaman Qlapa.comamartha.com, dan umkmjagoan.com dapat menjadi inisiatif bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan UMKM di Indonesia.  (AF650)

sumber

PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO SEBAGAI UPAYA KEMANDIRIAN DALAM SEKTOR EKONOMI

Standar

Banda Aceh, Mengawali sambutan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh, Iskandar mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Perbendaharan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang telah berinisiatif dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam upaya menerapkan nawacita Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat serta kemandirian dalam sektor ekonomi. Beliau berpesan agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat berjalan stabil, perlu dukungan dari pemerintah pusat dan pemda. Pemko Banda Aceh sangat mendukung upaya pertumbuhan UMKM dengan membuat program one village one product serta membentuk lembaga keuangan non perbankan di lingkup Pemko Banda Aceh.

Selanjutnya, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kantor Wilayah  DJPb Provinsi Aceh, Halim memberikan sambutan sekaligus membukan secara resmi sosialisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan Training of Trainers (ToT) Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) di Banda Aceh yang berlangsung pada hari Selasa, 5 Desember 2017. Halim menjelaskan program pembiayaan UMi hadir sebagai pelengkap program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah ada sebelumnya sekaligus menutup gap pelaku UMKM. Beliau menjelaskan bahwa realisasi penyaluran KUR sampai dengan November 2017 telah mencapai 980 milyar rupiah dengan jumlah debitur sebanyak 45 ribu orang.

Setelah acara dibuka secara resmi, acara dilanjutkan dengan talkshow yang dipandu moderator Iwan Kurniawan, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II  Kanwil DJPb Provinsi Aceh menghadirkan 3 narasumber yakni : Sochif Winarno dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Ary Dekky Hananto dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI) Kemenkeu dan Azhari dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Area Aceh.

Diakhir sesi talkshow, menghadirkan dua orang debitur Pembiayaan Umi. Hasrati dari Desa Emperom Kecamatan Jayabaru mengungkapkan betapa pembiayaan Umi yang didapatkan melalui Mekaar UMi telah dapat membantu mengembangkan usahanya kerajinan rotannya. Dia juga menjelaskan bahwa saat ini sudah melakukan pembiayaan tahap kedua dengan jumlah pinjaman 3 juta rupiah yang sebelumnya pada tahap pertama hanya mendapatkan pembiayaan sebesar 2 juta rupiah. Ada hal-hal unik yang selam ini Hasrati rasakan selama bergabung pada kelompok penerima pembiayaan UMi, seperti saat melakukan doa bersama dan menyanyikan lagu indonesia raya. Namun hal tersebut membuat komitmen anggota semakin meningkat serta menumbuhkan kecintaan pada negara dan bangsa ini.

Debitur lainnya, Aminah menjelaskan bahwa pembiayaan UMi saat ini digunakan sebagai tambahan modal usahanya yang sudah berjalan dalam bidang kerajinan rotan. Setelah bergabung dalam kelompok, Aminah mengungkapkan usahanya semakin berkembang, yang sebelumnya hanya membuat tudung saji kini sudah menambah produk baru seperti tas rotan. Account officer dan kelompoknya juga membantu dalam proses pemasaran produknya, tambahnya. (MR)

 

DUKUNG PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO SEBAGAI PERWUJUDAN NAWACITA

Standar

Setelah sukses penyelenggaraan di beberapa kota, kini Kota Surabaya mendapatkan Sby1kesempatan untuk menjadi tempat diselenggarakannya Sosialisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan Training of Trainers (ToT) Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Tahun 2017. Acara yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2017 dibuka secara resmi oleh Wiwin Istanti, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Jawa Timur (Jatim). Acara tersebut dihadiri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi XI Indah Kurnia, Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Syahrir Ika, Direktur Utama PT. Bahana Artha Ventura (BAV) Andi Buchari, Perwakilan Koperasi UGT Sidogiri, Pejabat lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jatim, Pejabat KPPN, Pejabat Pemerintah Provinsi Jatim dan Pejabat Kabupaten/Kota lingkup  Jatim.

Sby2“Saya sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan yang mendukung terlaksananya program Nawacita yang ke-7, yaitu kewajiban untuk mensejahterakan rakyat melalui pemberdayaan terhadap sektor-sektor produktif khususnya ekonomi kerakyatan dan ekonomi domestik yang sangat menyentuh sendi-sendi kehidupan dari bangsa dan negara kita yang memiliki prinsip gotong royong,” jelas Indah Kurnia. Dalam sambutannya, Indah mengatakan saat ini kita menghadapi tantangan berupa angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi dan adanya kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin sehingga DPR bersama-sama dengan Pemerintah berupaya untuk menghadapi tantangan tersebut melalui peluncuran program Kredit Usaha Rakyat (KUR), mengucurkan anggaran penyertaan modal negara kepada lembaga penjaminan seperti Jamkrindo, Askrindo dan yang terbaru melalui pengucuran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) ini.

Wiwin Istanti dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi Pembiayaan UMi dan Tot SIKP bertujuan untuk meningkatkan pemahaman antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan jajaran DJPb di daerah terkait dengan proses bisnis dan regulasi terkait pembiayaan UMi, KUR dan SIKP sehingga diharapkan dapat berperan aktif dalam penyediaan basis data UMKM serta mendukung penyaluran KUR dan pembiayaan UMi. “Sejak tahun 2015, Pemerintah telah memberikan dukungan melalui program Subsidi Bunga KUR skema `baru yang disalurkan melalui perbankan kepada UMKM di seluruh Indonesia, namun dalam pelaksanaanya masih terdapat kelompok masyarakat miskin yang kesulitan untuk mengakses program KUR karena tidak mampu memenuhi syarat perbankan sehingga untuk mengisi gap tersebut Pemerintah meluncurkan program Pembiayaan UMi yang dilaksanakan oleh PIP bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).” jelasnya.

Wiwin menambahkan untuk provinsi Jatim realisasi penyaluran KUR sampai dengan Oktober 2017 telah mencapai 7,1 triliun rupiah dengan jumlah debitur sebanyak 362.532 debitur. Untuk mendukung keakuratan debitur baik KUR maupun UMi, keduanya akan di catat ke dalamdatabase SIKP untuk mencegah terjadinya satu orang mendapat dua atau lebih kredit program dari pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, perlu ditekankan bahwa penerima Pembiayaan UMi diutamakan bagi para pelaku usaha yang tidak dapat mengakses pembiayaan perbankan, terutama mereka yang miskin yang tidak punya barang untuk dijaminkan namun mereka memiliki niat dan kemauan untuk berusaha dalam rangka mengeluarkan diri dan keluarga mereka dari jerat kemiskinan. “Program Pembiayaan UMi adalah program dana bergulir bukan bantuan sosial, sehingga debitur harus mengembalikan pinjaman mereka kepada LKBB”, tambahnya.

Acara yang berlangsung selama satu hari ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama berupa materi terkait perkembangan program KUR dalam pemberdayaan UMKM serta kebijakan pemerintah dalam mengangkat ekonomi rakyat melalui pembiayaan UMi. Pada sesi kedua, peserta yang berasal dari seluruh pemda di lingkup Jatim dan pegawai dari Kanwil DJPb dan KPPN lingkup Provinsi Jatim, dibekali simulasi terkait penggunaan SIKP UMi dalam memonitoring dan mengevaluasi penyaluran pembiayaan UMi.(LFY/MR)

Sumber

WORKSHOP PEMBERDAYAAN PDAM PASCA RESTRUKTURISASI: UTANG HILANG, PDAM BERKEMBANG, AKSES AIR MINUM DATANG

Standar

Asisten Deputi Infrastruktur, Energi, dan Tata Ruang Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Togar Arifin Silaban mengutip arahan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla pada tanggal 12 Januari 2016 “air minum merupakan prioritas utama sehingga PDAM harus sehat serta meningkatkan pelayanan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2019”.

Togar menambahkan, bahwa tantangan perkotaan di masa mendatang akan sangat kompleks terutama dalam sumber daya air sehingga perlu dukungan kebijakan dan program, reformasi regulasi, serta dukungan pembiayaan dari pusat. Pemda juga berperan untuk memberikan dukungan reformasi korporasi (independensi manajemen PDAM) dan penyertaan modal daerah, tambahnya. Hal tersebut di sampaikan saat sambutan beliau sekaligus membuka secara resmi kegiatan workshop pemberdayaan PDAM pasca restrukturisasi dalam rangka peningkatan kinerja dan perbaikan manajemen keuangan PDAM dengan tema “Utang Hilang, PDAM Berkembang, Akses Air Minum Datang” yang dilaksanakan pada hari Kamis, 23 November 2017 di Bogor dan dihadiri oleh seluruh stakeholders terkait yang berasal dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMD dalam bidang air minum (PDAM).

Kegiatan yang diprakarsai oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit SMI) Kementerian Keuangan ini bertujuan untuk : (1) Mendukung target 100% cakupan layanan air minum sesuai target RPJMN 2015-2019; (2) Sebagai bentuk komitmen pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan arahan Bapak Wakil Presiden terhadap percepatan penyelesaian utang PDAM; (3) Mempercepat proses penyelesaian administrasi penutupan/pengakhiran perjanjian pinjaman pada 102 PDAM; (4) Dengan berakhirnya kewajiban PDAM kepada Pemerintah, indicator kinerja dalam Laporan Keuangan PDAM meningkat signifikan sehingga momentum tersebut harus dimanfaatkan oleh PDAM untuk mengakses berbagai sumber pendanaan di luar APBN untuk mencapai target cakupan layanan air munum; (5) Menegaskan bahwa komitmen Pemerintah untuk memperbaiki kondisi keuangan PDAM telah dilakukan dengan tuntas; (6) Menggali potensi penggunaan dana desa di sektor air bersih untuk mendukung target 100% cakupan layanan air minum sesuai target RPJMN 2015-2019; (7) Memperkuat komitmen jajaran pimpinan Pemda dan PDAM dalam mendukung upaya pemerintah  melalui peningkatan kinerja dan perbaikan manajemen keuangan PDAM; (8) Memberikan kesempatan sharing of knowledge bagi Pemda/PDAM yang dipandang sukses dalam pengelolaan dan penyediaan air minum kepada Pemda/PDAM lain yang telah menyelesaikan utangnya melalui skema Penghapusan dan Hibah – Penyertaan Modal Daerah (PMD).

Pada Tahun 2016, Pemerintah mengambil kebijakan mempercepat penyelesaian utang PDAM dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2016  Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Dana Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas. Melalui peraturan tersebut, Pemerintah telah berhasil menyelesaikan utang 114 PDAM yang terdiri dari 2 skema, yaitu : (1) Skema Penghapusan Utang Non Pokok sebesar Rp237,08 milyar dan (2) Skema hibah-PMD sebesar Rp3.860,89 milyar (sehingga total penyelesaian utang PDAM senilai Rp4,1 triliun).

Di dalam rangkaian kegiatan workshop, dilakukan pemberian penghargaan kepada PDAM yang status pinjamannya lancar/lunas dan PDAM yang mengikuti skema Penghapusan Non Pokok, yang dinilai berhasil meningkatkan kinerja operasional dan kinerja manajemen keuangan sehingga dapat menjadi panutan bagi PDAM yang lainnya. PDAM tersebut adalah PDAM Kabupaten Bogor, PDAM Kota Surabaya, PDAM Kota Tangerang, PDAM Kabupaten Bandung, PDAM Kota Bogor dan PDAM Kota Cirebon untuk kategori PDAM Lancar Berkinerja terbaik, serta PDAM Kabupaten Wonosobo, PDAM Kota Palopo, PDAM Kabupaten Rembang, PDAM Kabupaten Banjar, PDAM Kabupaten Bekasi dan PDAM Kabupaten Tabanan untuk PDAM Restrukturisasi Berkinerja Terbaik.

Sebagai puncak acara, diadakan Talkshow dengan narasumber Ari Wahyuni (Direktur Sistem Manajemen Investasi-Kemenkeu), Susi MDS Simanjuntak (Kasubdit Standardisasi dan Kelembagaan, Direktorat Pengembangan SPAM-KemenPUPR), Yusra (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa-Kemendes PDT), Muhammad Zainuddin (Kasubdit Hibah, Dana Darurat, dan Dana Insentif Daerah, Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan-Kemenkeu), dan Dwi Nurwata (Direktur PDAM Kabupaten Sleman) yang dimoderatori oleh Fryda Lucyana dari Sekretariat Negara. Talkshow membahas overview penyelesaian utang PDAM, evaluasi dan arah kebijakan pemberian hibah air minum, hal-hal yang perlu dilakukan PDAM untuk mengejar target 100% akses aman air minum di wilayahnya, serta menggali alternatif dan terobosan pendanaan air minum melalui optimalisasi penggunaan dana desa.

Sebagai penutup, Kabul Wijayanto (Kasubdit Investasi Pemda/BUMD, Direktorat Sistem Manajemen Investasi) berpesan bahwa momentum penyelesaian utang harus disikapi dengan penuh kegembiraan dan sebagai tanda bangkitnya semangat dan motivasi PDAM untuk membenahi kinerja manajemen dan pelayanan penyediaan air kepada masyarakat, khususnya dalam mendukung pencapaian target 100% akses aman air minum. Dengan demikian, pada gilirannya seluruh masyarakat dapat mendapatkan manfaat atas terjaminnya ketersediaan air minum tersebut.
Sumber

Slideshow ini membutuhkan JavaScript.

Semakin Lengkap dengan UMi

Standar

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan  bentuk nyata implementasi agenda nawacita untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik. Sebagai bentuk sinergi Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah (Pemda), telah dilaksanakan Sosialisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta Training of Trainers (ToT) aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) pada tanggal 9 November 2017 di Kupang. Acara yang dihadri oleh perwakilan dari masing-masing stakeholders antara lain Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), KPPN lingkup Provinsi NTT, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Provinsi NTT, Bank Indonesia perwakilan Kupang, Permodalan Nasional Madani (PNM) cabang Kupang, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan para Debitur UMi.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT, I Nengah Gradug menyatakan bahwa Pemerintah meluncurkan program pembiayaan UMi bukan untuk menyaingi KUR yang telah ada sebelumnya, akan tetapi untuk melengkapi program pembiayaan yang dapat diakses oleh UMKM. Diduga UMKM yang saat ini belum terjangkau kredit perbankan terjerat oleh rentenir. Sebagai solusi konkret atas permasalahan tersebut, maka munculah Pembiayaan UMi. UMi diluncurkan pemerintah melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) seperti PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Koperasi. Keunggulan dari program pembiayaan UMi adalah terdapat pendampingan oleh account officer dari LKBB kepada debitur (UMKM-red).

Pemerintah Provinsi NTT mengapresiasi Program pemerintah tersebut guna memberikan stimulan UMKM sehingga menggulirkan roda perekonomian di NTT. Pembiayaan UMi melakukan segmentasi pelaku UMKM yang tidak dapat mengakses kredit perbankan. Demikian pernyataan Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Michael Fernandes yang mewakili Gubernur dalam sambutanya yang sekaligus membuka acara tersebut secara resmi. Setelah acara sambutan dan pembukaan, acara dilanjutkan dengan talkshow yang menghadirkan dua narasumber, yaitu Dwi Apriany dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit. SMI) dan Toni Andrianto dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan dipandu moderator Muhammad Agus Lukman Hakim dari Kanwil DJPb Prov. NTT.

Dwi menjelaskan bahwa jumlah debitur KUR di NTT masih sedikit, kurang dari 50ribu orang. Sedangkan potensi pengembangan UMKM cukuplah besar terutama di sektor kerajinan, kelautan dan perikanan, ungkapnya. Beliau juga mengungkapkan permasalah yang terjadi pada proses penyaluran KUR seperti akses perbankan yang minim, kriteria calon debitur yang rumit dan sebagainya. Di sisi lain terdapat debitur yang dapat mengakses semua layanan perbankan dan menggunakan fasilitas KUR di beberapa bank. Untuk itulah pemerintah membuat SIKP sebagai mencegah terjadinya redundant data dan sekaligus melihat potensi UMKM. Aplikasi ini juga memudahkan Pemda dalam mendata calon debitur dan memudahkan pihak perbankan dalam melakukan seleksi debitur.

Toni menjelaskan hadirnya program pembiayaan UMi sebagai komplemen program KUR yang telah ada, karena banyak sektor-sektor UMKM yang belum formal dan tidak terjangkau layanan perbankan. Beliau juga menekankan bahwa terselenggaranya program pembiayaan UMi membuktikan pemerintah hadir untuk masyarakatnya dalam meningkatkan produktifitas terutama perputaran ekonomi rakyat. Dua kata kunci berhasilnya program pembiayaan UMi di masyarakat, yakni produktifitas dan pendampingan. Usaha rakyat semakin produktifitas dikarenakan pemberian pembiayaan UMi yang mudah dan ringan dan usaha bisa berkembang karena adanya pendampingan dari account officer kepada debitur.

Diakhir acara juga dihadirkan seorang debitur yang mengisahkan kesuksesannya setelah mengikuti program pembiayaan UMi, kini usahanya sudah berkembang. Debitur tersebut sangat mengapresiasi program pemerintah yang diberikan kepadanya, karena selain memberikan modal, LKBB penyalur juga memberikan bimbingan usaha sehingga sangat membantu proses berkembangnya usahanya. Dengan adanya kelompok debitur, membuat anggota dapat saling tukar informasi dan memotivasi satu dengan yang lainnya. (AF/MR/LFY)

Sumber