Category Archives: Catatan / Opini

Catatan/Opini/Pengalaman pribadi dan keluarga tentang berbagai hal untuk kemajuan Bangsa, Agama, lingkungan dll
(maklum mo latihan jd penulis lepas)

Dunia Birokrat #1

Standar

*Aku berencana mengumpulkan tulisan/kisah terkait dunia birokrat/ke-pns-an yang selam ini aku alami, semoga dapat memberikan informasi yang baik bagi pembaca semua.

ga afdhol kalo saya bercerita langsung dari dunia kerja birokrat, ada sebaiknya saya akan mengisahkan pengalaman awal waktu masuk sekolah kedinasan sabagai cikal bakal menjadi Birokrat.

Lulus SMA yang terpikirkan olehku hanya mau masuk PTN saja, karena saya ingin jadi Bisnisman dan pada zaman itu sedang laris bisnis produk kesehatan/herbal, maka saya berniat masuk Agrobisnis IPB. Agrobisnis IPB saya daftarkan pada pilihan ke-2, sedangkan pilihan pertama saya memilih FK Unand sebagai rasa hormat saya kepada Ibu yang ingin anaknya menjadi Dokter. Tapi saat tes UMPTN, saya tidak mengerjakan semua soal (dulu kalo ga salah Betul +4, salah -1), saya hanya mengerjakan soal yang yakin saja & saat itu saya sudah merasa cukup tuk tembus IPB.

Selain UMPTN, saya juga ikut-ikut tes Sekolah kedinasan hanya tuk menguji kemampuan aja (ngikutin Kakak). kepinginnya ikut STAN dan STIS, tapi waktu mo daftar STIS sudah terlambat, so hanya ikut STAN aja.

Lokasi Tes STAN dilaksanakan di Gelora Bung Karno dan hampir penuh semua kursi diisi peserta Ujian Masuk STAN dan itulah pertama kali saya masuk Stadion GBK (he 3x).

Pengumuman UMPTN bahwa saya jebol IPB yang mana pengumumannya lebih awal dari pengumuman STAN, so saya sudah menyiapkan diri tuk kuliah di Baogor. Selang beberapa hari ada teman yang ngabarin kalo namaku ada di pengumuman ujian seleksi masuk STAN, namun di pengumuman itu aku mendapat jurusan Kebendaharaan Negara (oiya, waktu dulu daftar kita boleh memilih 3 jurusan dan saya memilih Akuntansi, Pajak dan Bea Cukai. Biasa… jurusan yang sudah pasaran di telinga umum). Aku sempat ga percaya pada temanku tersebut, lalu aku ke rumahnya karena Bapak temanku ini memiliki cetakan pengumuman dan benar namaku ada di sana dengan nomor ujian yang sama persis.

Saat liburan keluarga di Anyer, dan saat rapat keluarga diputuskanah agar aku mengambil kuliah d STAN dikarenakan gratis. Apa boleh buat, takut membebani ortu kalo aku kuliah di IPB, maka akupun mengambil STAN

to be continued…..

Liputan Pelaksanaan Workshop SAIBA Ak. V Tahun 2014

Standar
Liputan Pelaksanaan Workshop SAIBA Ak. V Tahun 2014

Alhamdulillah …
Pelaksanaan Workshop Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA Angkatan V pada KPPN Jakarta VI berjalan dengan baik dan lancar. Acara yang berlangsung pada tanggal 13 s.d. 16 Oktober 2014 bertempat di Aula Gedung KPPN Jl Ir. H. Juanda No 19 Jakarta Pusat di ikuti 30 peserta perwakilan dari satker mitra kerja KPPN Jakarta VI.

Workshop yang dibuka oleh Kepala KPPN Jakarta VI Bapak Tunas Agung Jiwa Brata, S.E., M.A. sekaligus memberikan ceramah tentang isu terkini terkait Akuntansi berbasis akrual di lini pemerintahan.

Materi workshop meliputi :
1. Gambaran Umum Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual <Pdf>
2. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) <pdf>
3. Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual (KABA) <pdf>
4. Bagan Akun Standar (BAS) <pdf>
Materi 1 s.d. 4 disampaikan oleh Bpk. Benny Septialdi , S.E.
5. Jurnal Standar Akuntansi Pemerintah <pdf> beserta Simulasi disampaikan oleh Bpk. Budiman, Sst., Ak., Mba.
6. Overview Proses Bisnis Aplikasi SAIBA <pdf> disampaikan oleh Bpk. Rusli , S.E., Ak.M.M.
7. Praktikum Aplikasi SAIBA <Simulasi> didampingi oleh Bpk. Rusli , S.E., Ak.M.M. dan Bpk. Muhammad Alfian Perdana

Workshop ini sangat aplikatif karena selain belajar teori, peserta juga dilakukan praktikum dengan contoh soal yang cukup menantang guna menambah ketrampilan peserta dalam melakukan penjurnalan menggunakan Aplikasi SAIBA.

Usul Perbaikan SOP Penatausahaan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM pada DJPBN

Standar

Banyak sekali kegiatan peningkatan kapasitas SDM baik berupa Diklat, Workshop, Sosialisasi, Bimtek, Seminar dan sebagainya yang dilaksanakan pada unit DJPBN baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pihak lain. Namun yang sangat disayangkan, pengelolaan penatausahaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM belum terkoordinasi dengan baik. Memang tidak dipungkiri pihak Direktorat yang ada di Kantor Pusat DJPBN maupun unit vertikal dapat melaksanakan kegiatan tersebut secara mandiri dengan anggaran yang dimilki maupun bekerjasamana dengan pihak lainnya.

Saya mengamati Reformasi Birokrasi di unit keraja sebagai bentuk terbentuknya SDM yang profesional dalam bekerja dengan didukung kapasitas ilmu atau skill yang dimilki pegawai. Salah satu bentuk peningkatan ilmu/skill pegawai adalah kegiatan peningkatan kapasitas SDM baik yang dilaksanakan oleh organisasi maupun pribadi. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM ini sudah sering dilaksanakan namun sayangnya kurang tertata dalam pengelolaannya, sebagai contoh banyak kegiatan tersebut yang tidak ada dokumen formal bahwa pegawai telah mengikuti kegiatan tersebut (seperti sertifikat, namun karena kita bukan badan diklat hanya boleh menerbitkan surat keterangan aja). Adalagi standar Jamlat, Standar materi dan sebagainya termasuk proses publikasi.

Pegawai DJPBN mungkin sudah mengalaminya, sayang ingin langsung ke solusi yang mungkin dapat membantu walau hanya sedikit, sebagai berikut:

1. Dibuat SE Pengaturan tentang Tata Pengelolaan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM
2. Unit Kantor Pusat (Direktorat) maupun unit vertikal (Kanwil atau Kantor Pelayanan) dapat melaksanakan kegiatan tsb baik secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain dengan berkordinasi dengan Setditjen c.q. Bagian yang mengurusi Peningkatan Kapasitas SDM
3. Bagian yang mengurusi Kapasitas SDM akan membantu & membimbing terkait prosedur dan teknis pelaksanaan termasuk standarisasi serta penjadwalan dan pengumuman kegiatan sehingga terjadwal dengan rapih
4. Bagian yang mengurusi kapasitas SDM menggunakan aplikasi Teknologi Informasi sebagai membantu proses kerjanya

dengan alur tersebut diharapakan jadwal diklat dapat terpublikasi dengan luas dan mudah diketahui khalayak ramai, tidak mepet, tercatat dalam aplikasi, ada civil effect terhadap pola mutasi/promosi dsb serta sebagai data dalam mengambil kebijakan.

Semoga Ditjen Perbendaharaan lebih Jaya & Sukses setalah melakukan reformasi Organisasi dan SDM tentunya. Salam…

Golput = Mubajir

Standar

Lihat status di sosmed dan komentar rekan2 dunia maya menjelang Pemilu 9 April 2014, banyak yg mengkampanyekan tuk jadi Golput (Golongan Putih alias ga nyoblos, padahal ada loh partai yang dominan warna putih, nah lo …). Padahal kalo yang koar-koar tuk golput sama aja bikin mubajir uanga negara, gimana ga mubajir coba! Gara-gara banyak yg golput, kertas suara banyak yg ga kepake, padahal kan sudah nyetak banyak sesuai DPT (Daftar Pemilih Tetap). Anggap aja yang golput sekitar 35%, berarti pemborosan negara mendekati 35%.

Kenapa bisa ??? ya iyalah … Kan KPU Mencetak kertas suara, membuat TPS, pejabat KPPS sesuai dengan jumlah DPT. Seandainya memang anda sudah niat golput semenjak awal, seharusnya konfirmasi ke Keluarahan saat Kelurahan/Desa mengumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan mengisi form tidak bersedia untuk ikut Pemilu. Dan tentunya Partai-parta politik juga gampang tuk mencari target pemilihnya sehingga orang yang sudah golput dari awal ga perlu di sosialisasikan Caleg/Profil partai politik.

Karena kata sebagian orang Golput itu adalah HAM, saya usul kepada KPU tuk solusi semacam itu (ini dari sudut pandang gua yg praktis aja sih). Begini sebaiknya :

1. KPU Mengumkan Daftar Caleg tetap tuk Pemilu & Capre secara bebarengan (apalagi nanti kan Pileg & Pilpres dilaksanakan berbarengan).
2. KPU mengumumkan data Calon Pemilih, dan setelah itu diterbitkan form ketidak ikutsertaa/keikutsertaan (bagi yg belom tercatat) sehingga nanti pihak KPU dapat memastikan DPT yang fix dan pasti ikut Pemilu (kecualia lain hal yg tak terduga).
3. Dari situ, KPU mendapatkan data Pemilih tetap yang fix sebagai dasar pemetaan TPS, Pencetakan jumlah kertas suara dan tetek bengek lainnya.
4. Mudah2an uang negara jadi hemat dan efisien.

Nah karena sisitem ini belom berjalan, jadi bagi warga yang sudah terdaftar dalam DPT sebaiknya menggunakan Hak Suaranya sebaik mungkin. Ingat !!! Uang Negara yang sudah besar tuk membiayai PEMILU, so jangan sampe mubajir ya ….

Salam Demokrasi

Pengalaman Mengikuti Diklat Public Speaking

Standar

Alhamdulillah ….
Akhirnya berkesempatan mengikuti Diklat Public Speaking for Professional Leaders Periode I Tahun 2014 di BDK Cimahi. Diklat yang cukup seru dan menyenangkan untuk diikuti bagi anda yang ingin menjadi speaker di depan publik baik itu terkait pengajaran teknis, peraturan maupun softskill/motivasi.

Diklat dibuka oleh Kepala Balai Diklat Keuangan (BDK) Cimahi Ibu Sri Rahayu Tresnawati pada tanggal 10 februari 2014 dan dilanjutkan dengan pemateri pertama Bapak Encep Suryana yang merupakan MC, Reporter dan Pewarta pada TVRI Jawa Barat. Sesi pertama dilanjutkan dengan praktikum berbicara di hadapan para peserta. Diklat yang berlangsung pada tanggal 10 s.d. 14 Februari 2014 ini, lebih banyak praktikum sekitar 70-80% dibandingkan teori yang diberikan, sehingga kita benar-benar meraskan pengalaman langsung sebagai pembicara.

Pemateri untuk hari ke-2 s.d. ke-5 diberikan oleh Bapak fonda Rafael, yang juga seorang MC, Reporter dan Pewarta pada TVRI Jawa Barat. Selain materi tentang public speaking, pemateri juga mengenalkan ilmu hypnotherapy sebagai bagian dari memepengaruhi audien saat tampil di depan umum.

Selama lima hari diklat, suka dan tawa selalu menyertai kami yang berjumlah 32 peserta dari Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Kekayaan Negara. Fasilitas asrama dengan full AC dan Shower dengan Air Panas membuat kami merasa nyaman tinggal di Asrama, tentunya juga menu makan yang selalalu menggugah selera.

Diklat ini diharapkan agar peserta pasca diklat dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapat. Semoga alumni diklat dapat menjadi seorang pembicara yang handal, mempunyai karakter dan mampu memuaskan para audiennya pada saat Seminar/Sosialisasi/Workshop dan even kegiatan lainnya. Sukses Selalu ….

Foto Bersama Para peserta dengan Narasumber (Fonda Rafael)

Foto Bersama Para peserta dengan Narasumber (Fonda Rafael)

Daftar Peserta

No Nama NIP Unit Kantor
1 Agus Margono 197008131990121001 DJP KPP Pratama Bekasi Selatan
2 Agus Santosa 197608181996021001 DJBC KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandung
3 Anetha Hendjan 196401011985032003 DJPBN Kanwil DJPBN Prov. Jabar
4 Arif Kurniawan 197701051999031002 DJPBN Dit. Sistem Perbendaharaan
5 Asep Windo Herwindo 197310161999031002 DJP KPP Pratama Soreang
6 Bambang Kariadi 197102161997031001 DJP KPP Pratama Cirebon
7 Bambang Sugeng Raharjo 196105151985031003 DJPBN KPPN Sumedang
8 Dedi Hidayat 196507231985031004 DJP KPP Pratama Tangerang Timur
9 Endang Jakaria 196312161985031002 DJP KPP Pratama Cileungsi
10 Hariyanto 197601171995111001 DJPBN Dit. Pelaksanaan Anggaran
11 Heni Farida 196505201985032003 DJPBN Kanwil DJPBN Prov. Jabar
12 Hindriyatno Wasono Adhy 197610121999031001 DJBC KPPBC Tipe Madya Pabean A Purwakarta
13 Irma Novita 197011191990122001 DJBC KPPBC TMP A Jakarta
14 Ismed Hanafi 198002142000121002 DJBC Kanwil Jakarta
15 Joko Suseno 196508301985091001 DJPBN Kanwil DJPBN Prov. DKI Jkt
16 Ken Whuriningsih 197611201997032001 DJKN KPKNL Tasikmalaya
17 M. C. Wuri Handoyo 197208251993011002 DJPBN Kanwil DJPBN Prov. DKI Jkt
18 Mochamad Ramdani 198307202004121001 DJPBN Setditjen PBN
19 Muh.Agus Setya Budi 197208031993021003 DJBC KPPBC TMP A Bekasi
20 Onny Pakpahan 197309231994022001 DJPBN KPPN Serang
21 Rhein Albertus Simbolon 198103282002121002 DJBC Kanwil DJBC Jawa Barat
22 Riduan 196406201985031001 DJP KPP Pratama Majalaya
23 Samsul Bahri 197602271997031002 DJP KPP Pratama Depok
24 Sastra Wijaya 197409261996021001 DJKN Kanwil DJKN Prov. Jawa Barat
25 Sonni 197503091997031001 DJBC KPPBC Tipe Pratama Tasikmalaya
26 Su’ud Arif Hudaya 197712142000011001 DJBC KPPBC Tipe Madya Pabean A Bogor
27 T.Yusrizal 196810221997031006 DJP KPP Pratama Tigaraksa
28 Tri Hartati 197407301994022001 DJBC KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru
29 Trimo Yulianto 197607161996031001 DJPBN Dit. Pelaksanaan Anggaran
30 Winda Clarisa 198711112008122003 DJKN KPKNL Purwakarta
31 Yudha Prawira Kusumah 196206181982091001 DJP Kanwil DJP.Banten
32 Yuyun Tresnaningsih 197106081994032002 DJKN Kanwil DJKN Jawa Barat

Penyusunan dan Penataan Training (Suntara)

Standar

Penyusunan dan Penataan Training (Suntara)
Sebagai catatan akhir tahun 2013

 

Kami sebagai tim litbang pada Bagian Pengembangan Pegawai berusaha untuk melakukan inovasi dan kreasi dalam melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari, terutama dalam bidang training.

Harapan saya di Tahun 2014, Bagian Pengembangan Pegawai sebagai pusat pengelolaan pengembangan SDM Ditjen Perbendaharaan baik bersifat sofskill & hardskill. Idenya seperti ini

Bagian Pengembangan Pegawai bersama Direktorat, Kanwil dan Pihak BPPK merumuskna Inisiatif Kebutuhan Diklat (IKD) 2014 yang sesuai dengan peta strategi pengembangan SDM. Disanalah ditentukan diklat-diklat prioritas dengan anggaran yang ada. Nantinya diklat tersebut bisa diselenggarakan oleh pihak BPPK sebagai badan pengelola pendidikan dan pelatihan maupun dilaksanakan secara swakelola/mandiri oleh DJPBN sendiri.

A. Diklat oleh BPPK

BPPK merekam tawaran diklat dalam aplikasi Suntara, dan pihak Kantor Pusat DJPBN (Bag PP) memberikan kuota diklat kepada Kanwil yang telah mengisi TNA. Data peserta diinput oleh unit yang ditawarkan diklat. Bag PP bersama panitia lokal (bila ada) memantau kehadiran serta kelulusan dan penyelesaian adminitrasi keuangan peserta diklat. Pihak BPPK (Pusdiklat/BDK) merekam laporan pasca diklat (telah mengikuti, Lulus dan Nilai Peserta).

B. Diklat Swakelola

Kantor Pusat DJPBN (Setditjen & Direktorat) Atau Kantor Vertikal DJPBN yang akan melaksanakan diklat untuk merekam data diklat yang akan dilaksanakan melalui aplikasi Suntara. Bag PP akan memberikan kuota diklat kepada kantor yg telah mengisi TNA atau sesuai petunjuk dari pihak penyelenggara. Bag PP akan koordinasikan dengan pihak penyelenggaran terkait pembuatan Surat Keterangan/Sertifikat sehingga setiap pegawai yang telah mengikuti diklat swakelola ada buktinya agar memberikan civil effect bagi pegawai tersebut.

Doakan semoga Bag PP tetap bisa melayani dengan Cepat, Tepat, Akurat, Informatif, Ramah dan Sopan sehingga memuaskan semua pemangku kepentingan khususnya dan Kementerian Keuangan umumnya.

Jayalah terus ……..

Ket: TNA = Training Need Analysis (sebuah aplikasi untuk mengisi kebutuhan pelatihan bagi setiap pegawai DJPBN)